Turateanews.com — Pemerintah Kabupaten Jeneponto menggelar pertemuan koordinasi strategis di Kantor Bupati, Kamis, 20 Agustus 2026 guna memperkuat kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana akibat cuaca ekstrem di musim kemarau ini.
Pertemuan yang dihadiri Bupati Jeneponto, Sekretaris Daerah, unsur Kejaksaan, TNI dan Polri, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah seperti BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, menjadi bukti keseriusan daerah dalam merespons ancaman bencana sejak dini.
Dalam kesempatan tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto, Anwar Jaya Husain, turut menyampaikan pandangan dan masukan mendalam sebagai bagian dari fungsi pengawasan dewan.
Ia menekankan bahwa langkah konkret, terukur, dan terkoordinasi harus segera diambil pemerintah daerah, terutama untuk melindungi masyarakat di wilayah rawan kekeringan dan krisis air bersih.
“Kita tidak ingin pemerintah baru bergerak setelah masyarakat mengalami kesulitan. Kesiapsiagaan harus dilakukan sejak awal dengan data yang jelas, program yang terukur dan koordinasi lintas sektor yang kuat,” ujar Anwar dengan tegas.
Ia menegaskan bahwa kesiapsiagaan tidak boleh baru dimulai ketika bencana sudah terjadi. Pemerintah daerah wajib melakukan pemetaan wilayah rawan, menyiapkan sarana dan prasarana, memastikan ketersediaan air bersih, memperkuat sistem peringatan dini, serta menyiapkan dukungan anggaran yang memadai semuanya harus berjalan beriringan, bukan terpisah-pisah.
Anwar juga menyoroti pentingnya melihat dampak cuaca ekstrem secara menyeluruh, bukan hanya soal kekeringan dan air bersih. Aspek kesehatan masyarakat, pertanian, peternakan, hingga kehidupan nelayan dan masyarakat pesisir harus menjadi perhatian utama, mengingat karakteristik wilayah Jeneponto yang sangat bergantung pada sektor-sektor tersebut.
“Dampak cuaca ekstrem bukan hanya persoalan kekeringan dan air bersih. Ada aspek kesehatan, pertanian, peternakan, kelautan dan kehidupan sosial masyarakat yang harus kita antisipasi bersama,” jelasnya.
Oleh karena itu, ia mendorong agar sinergi antara pemerintah daerah, TNI-Polri, Kejaksaan, OPD, hingga pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan terus diperkuat. Dengan demikian, ketika kondisi darurat terjadi, setiap pihak sudah memahami peran dan tugasnya masing-masing, sehingga penanganan dapat berjalan cepat dan tepat sasaran.
Pertemuan ini juga membahas langkah konkret untuk memastikan distribusi air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan, penguatan sistem informasi dan peringatan dini, serta pemantauan berkelanjutan terhadap wilayah yang berpotensi terdampak paling parah.
Sebagai perwakilan rakyat, Anwar menegaskan bahwa DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasannya dan mendorong agar rencana-rencana yang telah disepakati benar-benar diwujudkan di lapangan.
“Kami di DPRD tentu mendukung penuh langkah pemerintah daerah. Tetapi yang paling penting adalah memastikan kesiapan itu benar-benar sampai kepada masyarakat. Jangan sampai kita hanya memiliki rencana, tetapi ketika kondisi terjadi kita belum siap,” tegasnya.
Ia berharap sinergi seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat ketahanan Kabupaten Jeneponto dalam menghadapi potensi bencana, serta memberikan rasa aman dan perlindungan bagi seluruh masyarakat.
“Kita tidak bisa mengendalikan cuaca, tetapi kita bisa mempersiapkan daerah dan masyarakat agar dampaknya dapat diminimalkan. Yang paling penting adalah pemerintah hadir lebih awal sebelum masyarakat benar-benar terdampak,” tutup Anwar Jaya Husain. (*)
