Turateanews.com – Seorang guru sekolah dasar di Kabupaten Jeneponto yang meminta identitasnya dirahasiakan harus menjalani kenyataan pahit. Usai menunaikan tugas mendidik anak-anak bangsa, Senin, 14 September 2026, ia justru menghabiskan waktunya di antrean SPBU untuk mendapatkan Pertalite dengan nomor antrean kendaraan ke-120.
Perempuan berusia 59 tahun itu hanya tinggal setahun lagi memasuki masa pensiun. Setiap hari ia menempuh perjalanan sekitar delapan kilometer dari salah satu perumahan di Kecamatan Binamu menuju sekolah tempatnya mengajar di Kecamatan Arungkeke menggunakan sepeda motor bebek yang menjadi teman setianya mengabdi selama bertahun-tahun.
Siang itu, setelah jam pelajaran berakhir, ia tidak langsung pulang untuk beristirahat bersama keluarga. Sebaliknya, ia harus bergabung dalam barisan panjang kendaraan yang mengular di SPBU. Nomor antrean 120 yang berada di tangannya berarti masih ada 119 kendaraan lain yang harus dilayani lebih dahulu sebelum dirinya memperoleh beberapa liter Pertalite untuk melanjutkan aktivitas esok hari.
Jika rata-rata pelayanan berlangsung normal, waktu tunggu yang harus dilaluinya diperkirakan mencapai lebih dari dua jam. Waktu yang seharusnya dapat digunakan untuk beristirahat, mempersiapkan bahan ajar, atau berkumpul bersama keluarga, terpaksa habis di tengah antrean kendaraan yang semakin panjang dari hari ke hari.
Kisah guru tersebut menjadi gambaran nyata bahwa persoalan BBM yang terjadi saat ini tidak lagi semata-mata berdampak pada sektor ekonomi dan transportasi. Krisis antrean BBM telah menyentuh sektor pendidikan dan pelayanan dasar masyarakat. Mereka yang selama ini mengabdikan hidup untuk mencerdaskan generasi bangsa pun kini ikut merasakan dampaknya secara langsung.
Dalam beberapa hari terakhir, antrean kendaraan untuk mendapatkan BBM bersubsidi terjadi di berbagai wilayah Sulawesi Selatan. Di Makassar, antrean kendaraan roda dua dan roda empat dilaporkan mengular hingga berjam-jam serta meluber ke badan jalan sehingga mengganggu arus lalu lintas. Kondisi serupa juga terjadi di sejumlah daerah lain yang memaksa masyarakat menunggu lama hanya untuk memperoleh bahan bakar.
Di Kabupaten Jeneponto sendiri, antrean panjang tercatat terjadi di sejumlah SPBU. Laporan lapangan menunjukkan kendaraan harus mengantre hingga ratusan meter, sementara sebagian masyarakat mengeluhkan lamanya waktu tunggu untuk mendapatkan BBM bersubsidi.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maupun Pemkab Jeneponto bahkan telah menggelar rapat koordinasi bersama berbagai pihak untuk membahas persoalan antrean BBM yang terjadi di sejumlah daerah. Persoalan distribusi dan pengawasan penyaluran BBM menjadi perhatian serius karena dampaknya semakin meluas terhadap aktivitas masyarakat.
Di sisi lain, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menyatakan stok BBM di Sulawesi Selatan dalam kondisi aman dan mencukupi. Pertamina menyebut salah satu faktor yang memicu antrean panjang adalah meningkatnya permintaan masyarakat secara bersamaan atau panic buying, sehingga konsumsi harian mengalami lonjakan signifikan.
Pemerintah Kabupaten Jeneponto melalui dinas terkait telah mendapatkan instruksi dari bupati untuk melakukan Pemantauan dan Pengawasan Penyaluran BBM juga telah melakukan pemantauan langsung ke sejumlah SPBU. Hasil pemantauan menyebut pasokan BBM tersedia, namun antrean masih terjadi karena tingginya tingkat pembelian masyarakat dalam waktu bersamaan.
Namun di balik berbagai penjelasan teknis tersebut, kisah guru SD yang berdiri di urutan ke-120 antrean Pertalite menghadirkan pertanyaan yang lebih mendasar. Ketika seorang pendidik yang telah puluhan tahun mengabdi harus menghabiskan waktu berjam-jam di SPBU hanya untuk memastikan dirinya bisa kembali mengajar keesokan hari, maka persoalan ini sesungguhnya bukan hanya soal distribusi BBM, melainkan juga tentang bagaimana pelayanan publik menyentuh kehidupan masyarakat paling sederhana.
Di tengah perdebatan tentang stok, kuota, distribusi, dan panic buying, sosok guru itu tetap berdiri sabar di atas sepeda motornya. Menunggu. Sama seperti ratusan warga lainnya yang berharap persoalan ini segera menemukan jalan keluar. Sebab bagi mereka, BBM bukan sekadar komoditas energi, melainkan kebutuhan yang menentukan apakah aktivitas, pekerjaan, pendidikan, dan kehidupan sehari-hari dapat terus berjalan sebagaimana mestinya. (*)
