Turateanews.com — Pembangunan yang baik seharusnya tidak dimulai dari dugaan. Ia harus dimulai dari data.
Sebab ketika pemerintah ingin menjawab persoalan pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, pertambangan, lingkungan hidup, energi maupun air bersih, pertanyaan paling mendasar yang harus dijawab adalah : apa potensi yang dimiliki, di mana lokasinya, bagaimana kondisinya, dan siapa yang membutuhkan intervensi?
Tanpa data yang akurat, pembangunan berisiko berjalan berdasarkan perkiraan. Sebaliknya, ketika data tersedia secara terintegrasi, valid dan dapat diperbarui, kebijakan memiliki pijakan yang jauh lebih kuat.
Di tengah kebutuhan tersebut, Bagian Administrasi Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Daerah Kabupaten Jeneponto menghadirkan DAENGSUDA (Data Elektronik Digital Sumber Daya Alam), sebuah inovasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital yang mulai dilaksanakan sejak 2025.
DAENGSUDA pada dasarnya membawa sebuah gagasan sederhana namun strategis: bagaimana pemerintah memiliki satu sumber data yang dapat dipercaya untuk membaca potensi sumber daya alam Jeneponto.
Selama ini, salah satu tantangan dalam pengelolaan data pemerintahan adalah data yang tersebar di berbagai sektor dan perangkat daerah.
Pertanian memiliki datanya sendiri. Perikanan memiliki data sendiri. Perkebunan, kehutanan, lingkungan hidup, energi dan air bersih pun memiliki kebutuhan serta sumber data masing-masing.
Jika data tersebut tidak terhubung, pemerintah akan menghadapi persoalan yang lebih besar: sulit melihat potensi daerah secara utuh.
DAENGSUDA hadir untuk menjawab persoalan tersebut melalui integrasi data potensi delapan sektor Sumber Daya Alam, sekaligus mendorong sinergi lintas perangkat daerah.
Inovasi ini juga diarahkan untuk mendukung transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital melalui SPBE dan kebijakan Satu Data Indonesia.
Yang sedang dibangun sesungguhnya adalah budaya baru dalam pemerintahan: mengambil keputusan berdasarkan data yang sama, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
DAENGSUDA dikembangkan melalui platform digital berbasis web yang menjadi pusat pengelolaan dan Ambasis data elektronik potensi sumber daya alam Kabupaten Jeneponto.
Menariknya, data tidak hanya dikumpulkan secara administratif.
Inovasi ini menggunakan pendekatan spasial atau geotagging, sehingga pengumpulan data lapangan dilengkapi titik koordinat yang presisi untuk memetakan potensi delapan sektor SDA.
Artinya, pemerintah tidak hanya mengetahui bahwa suatu potensi ada, tetapi juga dapat mengetahui di mana potensi tersebut berada.
Informasi seperti ini sangat penting ketika data hendak diterjemahkan menjadi kebijakan.
Sebab pembangunan membutuhkan jawaban yang konkret: lokasi, kondisi, potensi dan kebutuhan.
Salah satu aspek penting DAENGSUDA adalah keterlibatan wilayah hingga tingkat tapak.
Tim Kerja Efektif Bagian SDA membangun pengelolaan data secara berjenjang dengan menempatkan admin mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa dan kelurahan.
Cakupannya mencapai 113 desa/kelurahan. Para admin mendapatkan pendampingan melalui kunjungan langsung, grup koordinasi digital WhatsApp, bimbingan teknis, fasilitasi dan layanan helpdesk.
Data yang dimasukkan kemudian melalui proses verifikasi dan validasi berjenjang sebelum terintegrasi ke dalam dashboard utama kabupaten.
Inilah bagian yang sering kali luput dalam pembicaraan tentang transformasi digital.
Teknologi hanyalah alat. Kualitas data tetap ditentukan oleh manusia yang mengumpulkan, memeriksa dan menggunakannya.
Karena itu, membangun kapasitas admin di tingkat desa dan kelurahan menjadi sama pentingnya dengan membangun platform digitalnya.
Setelah data dikumpulkan dan divalidasi, informasi tersebut dapat dimanfaatkan bersama oleh perangkat daerah teknis terkait.
Dengan satu sumber data yang sama, perencanaan, pengawasan dan pengambilan kebijakan sektoral dapat dilakukan dengan informasi yang lebih mutakhir dan akurat.
Bayangkan jika data tentang potensi pertanian, perkebunan, lingkungan, energi dan air bersih tidak lagi berdiri sendiri, tetapi dapat dibaca dalam satu ekosistem.
Pemerintah akan memiliki kemampuan yang lebih baik untuk melihat hubungan antarwilayah dan antarsektor.
Pembangunan pun berpeluang menjadi lebih terintegrasi.
Pada akhirnya, data yang baik tidak boleh berhenti menjadi angka, tabel atau titik koordinat di sebuah dashboard. (*)
