Turateanews.com merilis hasil polling publik bertajuk “Kemana Rakyat Harus Mengadu” yang digelar di 20 grup WhatsApp se-Sulawesi Selatan dengan potensi jangkauan ribuan responden, Senin 9 September 2026.
Polling ini bertujuan memotret lembaga mana atau pihak yang paling dipercaya masyarakat untuk menyuarakan keresahan atas 7 persoalan mendasar : kelangkaan BBM, kelangkaan gas elpiji, krisis air bersih, pemadaman listrik bergilir, kenaikan harga sembako, sulitnya ekonomi keluarga, serta maraknya begal dan kekerasan.
Hasil polling menunjukkan adanya krisis kepercayaan yang signifikan terhadap lembaga politik.
Sebanyak 29,6% responden menyatakan tidak ada lembaga yang bisa dipercaya untuk menyuarakan aduan mereka. Angka ini sama besarnya dengan 29,6% responden yang masih menaruh harapan kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.
Sementara itu, 14,8% responden mengaku bingung harus mengadu kemana. Kondisi ini menandakan hampir separuh publik berada dalam posisi ragu atau apatis terhadap saluran aspirasi yang tersedia.
Kepercayaan kepada lembaga legislatif dan sipil juga tergolong rendah. Anggota Dewan hanya dipilih 7,4% responden. TNI 7,4%. Adapun Kepolisian, Perguruan Tinggi, dan LSM masing-masing hanya 3,7%*.
Yang paling mencolok, Partai Politik memperoleh 0%. Tidak satu pun responden yang memilih partai sebagai tempat mengadu.
Angka nol persen untuk Partai Politik menjadi sinyal kuat. Di tengah persoalan perut dan kebutuhan dasar, masyarakat tampaknya tidak lagi melihat partai sebagai jembatan aspirasi. Fungsi representasi yang seharusnya dijalankan partai dan anggota dewan belum dirasakan manfaatnya secara langsung oleh warga Jeneponto.
Dominasi pilihan kepada “Pemerintah” dan “Tidak ada yang dipercaya” juga mencerminkan dua kutub : masih ada harapan kepada negara, namun di sisi lain tumbuh kekecewaan mendalam. Ditambah tingginya angka “Bingung”, ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi seluruh pemangku kepentingan.
Turateanews memandang, polling ini bukan untuk memvonis, melainkan untuk membuka ruang dialog. Data ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah, DPRD, Partai Politik, LSM, dan Kampus agar kehadiran mereka benar-benar dirasakan saat rakyat menghadapi krisis.
Karena pada akhirnya, masyarakat tidak butuh janji. Masyarakat butuh BBM tersedia di SPBU, gas ada di pangkalan, air mengalir di rumah, dan lampu menyala setiap malam. (*)
