Turateanews.com — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Jeneponto melalui Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (PAUD dan PNF) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Evaluasi dan Verifikasi Data Anak Tidak Sekolah (ATS).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Dinas Pendidikan, Rabu 29 Juli 2026 ini bertujuan mengevaluasi penginputan data melalui Aplikasi Verval Drop Out (DO), Lulus Tidak Melanjutkan (LTM), dan Belum Pernah Bersekolah (BPB).
Langkah strategis ini menjadi wujud komitmen berkelanjutan Pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam menangani permasalahan anak tidak sekolah secara komprehensif, terintegrasi, dan berbasis data yang akurat.
Dalam upaya percepatan penanganan ATS tersebut, Dikbud Kabupaten Jeneponto mengusung konsep Peran Semesta melalui inovasi AJAPPAI (Aksi Jangkau PAUD dan PNF yang Inklusif). Program ini mengedepankan kolaborasi lintas sektor dengan mengerahkan para guru formal jenjang SD dan SMP untuk melakukan penjangkauan sasaran secara langsung di lapangan.
Proses pendataan tersebut mengacu pada data dasar Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikbudristek yang kemudian dipadankan dengan data Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Jeneponto.
Data hasil pemadanan tersebut menjadi bahan verifikasi utama pada Dashboard Verval ATS yang menjangkau 113 desa dan kelurahan di seluruh Kabupaten Jeneponto. Operasional pendataan di tingkat tapak ditangani oleh Admin Desa dan Kelurahan yang telah dikukuhkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa atau Lurah setempat.
Pelaksanaan verifikasi ini juga mendapat dukungan penuh dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagai lokus desa binaan.
Berdasarkan pemutakhiran data pada Dashboard ATS Kabupaten Jeneponto per Juli 2026, tercatat sebanyak 11.635 anak masuk dalam kategori ATS. Jumlah tersebut terdiri atas 7.828 anak kategori Belum Pernah Bersekolah (BPB), 2.333 anak kategori Lulus Tidak Melanjutkan (LTM), serta 1.474 anak kategori Drop Out (DO) atau putus sekolah.
Kegiatan Bimtek Evaluasi Dashboard Verval ATS ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto, H. Alamsyah, S.E., M.M., dengan didampingi Kepala Bidang PAUD dan PNF, Agus Rizal DM, serta Kepala Seksi PNF, H. Muh. Tahir.
Dalam sambutannya, Kadis Dikbud menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi erat antarseluruh pemangku kepentingan untuk memastikan keakuratan data yang diturunkan oleh Pusdatin. Menurutnya, verifikasi data yang akurat di tingkat desa dengan pendampingan intensif dari Bidang PAUD dan PNF merupakan kunci utama dalam merumuskan intervensi program pendidikan yang tepat sasaran.
Secara teknis, kegiatan ini dirancang untuk mencapai tiga tujuan strategis utama. Pertama, mengevaluasi kualitas dan perkembangan penginputan data ATS pada Dashboard Verval ATS agar berjalan presisi. Kedua, meningkatkan kapasitas teknis Admin Desa dan Kelurahan dalam memverifikasi, memvalidasi, serta memutakhirkan data secara berkelanjutan. Ketiga, mengidentifikasi berbagai kendala operasional maupun teknis di lapangan guna merumuskan solusi terbaik bagi para petugas penjangkau.
Ketua Panitia Kegiatan sekaligus Kasi PNF, H. Muh. Tahir, melaporkan bahwa Bimtek ini diikuti oleh seluruh operator atau admin dari 113 desa dan kelurahan, serta perwakilan operator PKBM dan SKB se-Kabupaten Jeneponto.
Seluruh pembiayaan kegiatan ini bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto.
Menutup rangkaian pembukaan, Kabid PAUD dan PNF, Agus Rizal DM, menegaskan bahwa pemutakhiran data digital ini akan ditindaklanjuti dengan aksi nyata di lapangan. Hasil verifikasi akan menjadi dasar pelaksanaan program pengembalian anak ke bangku sekolah, baik melalui jalur pendidikan formal maupun jalur nonformal melalui program Keaksaraan dan Kesetaraan Paket A, B, dan C di PKBM dan SKB.
Melalui integrasi inovasi AJAPPAI dan kerja sama seluruh elemen daerah, Pemkab Jeneponto optimistis dapat menekan angka ATS secara signifikan demi mewujudkan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas. (*)
