Turateanews.com — Pengurus Besar Himpunan Pelajar Mahasiswa Turatea (PB HPMT) periode 2026–2028 menyiapkan Lontara Project sebagai gerakan pengabdian berbasis riset dan edukasi publik untuk mendorong implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam menjawab tantangan pembangunan dan mengoptimalkan potensi ekonomi daerah di Kabupaten Jeneponto. Rangkaian utama kegiatan ini dijadwalkan berlangsung pada 28 Oktober hingga 1 November 2026.
Mengusung tema “Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah”, Lontara Project dirancang untuk memperkuat kontribusi mahasiswa dalam pembangunan daerah, terutama melalui riset, pendidikan publik, dan pemberdayaan masyarakat yang berangkat dari kebutuhan nyata di lapangan.
Project Manager Lontara Project, Muh. Palangkey Yusrie, menyusun kerangka kegiatan ini agar gerakan kemahasiswaan tidak berhenti pada aktivitas organisasi semata, tetapi juga mampu menghadirkan kontribusi yang terukur bagi pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Jeneponto.
Dalam pelaksanaannya, Lontara Project akan membagi tim relawan ke dua wilayah yang merepresentasikan karakter geografis berbeda, yakni Desa Marayoka sebagai kawasan hulu atau pegunungan dan Desa Mallasoro sebagai kawasan hilir atau pesisir. Pembagian lokasi ini diharapkan memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai potensi, persoalan, dan kebutuhan pembangunan di wilayah yang memiliki karakteristik berbeda.
Di Desa Marayoka, hasil observasi awal mengidentifikasi sejumlah persoalan yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi lokal, pengelolaan pariwisata, konflik pemanfaatan lahan, dan lingkungan.
Berdasarkan wawancara dengan kepala desa dan dua kepala dusun pada 14 Oktober 2026, tim menemukan bahwa Marayoka memiliki potensi komoditas sukun yang dapat dikembangkan menjadi produk bernilai tambah, seperti tepung sukun. Namun, pemanfaatan potensi tersebut masih menghadapi kendala berupa keterbatasan pengetahuan pengolahan bahan baku, akses pasar, dan permodalan.
Pasar mingguan desa juga dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Aktivitas perdagangan yang menarik pengunjung dari luar desa menjadi modal awal untuk membangun identitas pasar melalui pengembangan komoditas unggulan dan produk lokal yang memiliki daya tarik tersendiri.
Sementara itu, sektor pariwisata menghadapi tantangan dalam tata kelola destinasi Bulu Pengka, yang dikenal sebagai salah satu tujuan pendakian. Keberadaan tiga pos registrasi dengan pengelolaan yang berbeda disebut memunculkan persoalan koordinasi dan ego sektoral. Kondisi ini menjadi perhatian karena tata kelola yang belum terintegrasi berpotensi menghambat optimalisasi manfaat ekonomi bagi masyarakat dan Pendapatan Asli Desa (PADes).
Observasi tersebut juga menyoroti persoalan pemanfaatan kawasan hutan lindung oleh masyarakat setempat yang bersinggungan dengan persoalan agraria dan rencana perluasan wilayah. Di samping itu, belum tersedianya sistem pengelolaan sampah yang memadai menjadi tantangan tersendiri bagi keberlanjutan lingkungan dan pengembangan pariwisata desa.
Berangkat dari temuan awal tersebut, Lontara Project menyiapkan sejumlah agenda yang diarahkan untuk memperkuat kapasitas masyarakat dan mendorong penyelesaian persoalan secara kolaboratif.
Pada aspek agraria dan pemanfaatan kawasan hutan, tim merencanakan penyuluhan hukum dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta instansi terkait di bidang kehutanan dan pertanian. Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai aspek hukum, hak, kewajiban, dan mekanisme penyelesaian persoalan pertanahan sesuai ketentuan yang berlaku.
Di sektor pariwisata, pendampingan akan diarahkan pada penguatan tata kelola Bulu Pengka melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pendakian, edukasi Sapta Pesona, serta pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi antarpengelola, meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengunjung, serta membuka peluang manfaat ekonomi yang lebih merata bagi masyarakat setempat.
Project Controller Lontara Project HPMT, Aji Sukman, menegaskan pentingnya menjadikan hasil observasi sebagai dasar penyusunan materi dan pelaksanaan program.
“Untuk hasil observasi awal ini, saya berharap menjadi salah satu acuan bagi narasumber untuk merumuskan materi yang linear dengan kondisi di lapangan,” ungkap Aji Sukman.
Pendekatan tersebut menempatkan riset awal sebagai fondasi agar kegiatan pengabdian tidak sekadar menghadirkan program seremonial, tetapi mampu merespons kebutuhan masyarakat secara relevan dan aplikatif.
Sebelum diterjunkan ke lokasi pengabdian, para relawan Lontara Project akan mengikuti sesi bootcamp pada 24–25 Oktober 2026. Kegiatan pembekalan ini dirancang untuk mempertajam kemampuan analisis, pemahaman terhadap isu pembangunan, serta keterampilan menyusun instrumen pemberdayaan masyarakat.
Sejumlah pemateri, termasuk dari Greenpeace dan CELIOS, direncanakan terlibat dalam proses pembekalan tersebut. Kehadiran para pemateri diharapkan memperluas perspektif relawan mengenai isu lingkungan, ekonomi, kebijakan publik, dan strategi pembangunan berkelanjutan.
Dengan persiapan tersebut, relawan diharapkan mampu menjalankan riset dan edukasi publik secara lebih terarah, sekaligus membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat dan pemangku kepentingan di lokasi kegiatan.
Lontara Project tidak hanya menargetkan pelaksanaan kegiatan di lapangan, tetapi juga mendorong agar hasil riset dan proses pendampingan dapat ditindaklanjuti menjadi dokumen yang bermanfaat bagi pembangunan daerah.
Data dan temuan selama kegiatan direncanakan untuk diolah menjadi proposal serta rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merumuskan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Melalui pendekatan tersebut, PB HPMT berupaya menjadikan mahasiswa sebagai mitra strategis pembangunan daerah, bukan hanya sebagai kelompok yang mengamati persoalan, tetapi juga sebagai bagian dari upaya mencari solusi berbasis pengetahuan, partisipasi masyarakat, dan kolaborasi lintas sektor.
Lontara Project diharapkan menjadi ruang pertemuan antara gagasan akademik dan realitas sosial, sehingga implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dapat dirasakan manfaatnya secara lebih nyata oleh masyarakat Kabupaten Jeneponto. (*)
