Turateanews.com — Pemerintah Kabupaten Jeneponto kembali melanjutkan tahapan Kompetisi Inovasi Daerah (KIND) Tahun 2026 setelah berhasil menjaring sedikitnya 46 inovasi dari berbagai perangkat daerah, desa, kelurahan, rumah sakit, puskesmas, dan satuan pelayanan publik lainnya. Ajang yang telah memasuki tahun ketiga penyelenggaraannya sejak 2024 ini akan mencapai puncaknya pada akhir Oktober 2026.
KIND menjadi salah satu instrumen penting Pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam membangun budaya inovasi yang berkelanjutan. Berbagai inovasi yang lahir melalui kompetisi ini telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, hingga penguatan solusi-solusi pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Setelah melalui tahapan seleksi proposal, sebanyak 46 inovasi yang terjaring akan kembali diseleksi untuk menentukan para finalis terbaik. Mereka nantinya akan tampil pada panggung inovasi daerah untuk mempresentasikan gagasan, proses implementasi, serta dampak inovasi yang telah dihasilkan di hadapan dewan juri dan para peserta yang hadir.
Kepala Bappeda Kabupaten Jeneponto, Dr. Alfian Afandy Syam, menegaskan bahwa Kompetisi Inovasi Daerah bukan sekadar perlombaan, melainkan bagian dari strategi pemerintah dalam membangun ekosistem inovasi yang kuat dan berkelanjutan.
“KIND menjadi ruang belajar bersama bagi seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan untuk menghadirkan solusi yang kreatif, adaptif, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Inovasi tidak boleh berhenti pada ide, tetapi harus mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Alfian, keberhasilan Jeneponto meraih penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri sebagai daerah dengan peningkatan Indeks Inovasi Daerah tertinggi di Indonesia pada tahun 2025 menjadi bukti bahwa pembinaan inovasi yang dilakukan secara konsisten mampu menghasilkan perubahan positif bagi daerah.
Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, KIND 2026 menghadirkan semangat kolaborasi yang lebih luas. Pemerintah Kabupaten Jeneponto membuka ruang bagi perusahaan, BUMN, BUMD, dunia usaha, lembaga sosial, media, dan berbagai mitra pembangunan untuk ikut terlibat dalam mendukung pengembangan inovasi daerah.
Program Director KIND 2026 dari PATTIRO JEKA, Suryani Hajar, menjelaskan bahwa inovasi tidak mungkin tumbuh secara optimal tanpa dukungan dan kerja sama berbagai pihak.
“Kami ingin menjadikan KIND sebagai panggung kolaborasi. Inovasi terbaik lahir ketika pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media, dan berbagai mitra pembangunan saling mendukung. Karena itu, tahun ini kami membuka ruang partisipasi yang lebih luas agar setiap inovasi yang lahir memiliki peluang berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” ungkapnya.
Suryani menambahkan bahwa selain penghargaan bagi para inovator terbaik, panitia juga merencanakan pemberian apresiasi kepada berbagai pihak yang selama ini memberikan dukungan terhadap tumbuhnya inovasi di Kabupaten Jeneponto.
“Banyak pihak yang selama ini berkontribusi dalam perjalanan inovasi daerah, mulai dari perusahaan, lembaga, komunitas hingga individu yang mendampingi dan memperkuat berbagai inovasi. Kontribusi tersebut layak mendapatkan apresiasi karena inovasi adalah hasil kerja bersama,” tambahnya.
Kompetisi Inovasi Daerah diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto melalui Bappeda dan didukung secara teknis oleh PATTIRO JEKA sebagai mitra pelaksana. Kolaborasi yang telah terbangun selama tiga tahun terakhir dinilai berhasil memperkuat budaya inovasi di lingkungan pemerintahan dan masyarakat.
Pada puncak kegiatan akhir Oktober mendatang, para finalis akan menampilkan inovasi terbaik mereka di hadapan dewan juri dan publik. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi ruang inspirasi dan pembelajaran bagi seluruh peserta untuk terus menghadirkan terobosan dalam pelayanan publik.
Melalui KIND 2026, Pemerintah Kabupaten Jeneponto berharap semakin banyak inovasi yang lahir dan berkembang untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat, serta mendorong terwujudnya kesejahteraan yang lebih baik. (*)
