Membaca Kesejahteraan dari Angka hingga Realitas Kehidupan
(Ulasan TurateaNews.com Analisis Sosial Kemasyarakatan)
Belakangan ini, kata “desil” tiba-tiba menjadi begitu akrab di ruang publik.
Di media sosial, percakapan tentang desil berkembang menjadi berbagai pertanyaan, perbandingan, bahkan candaan dan meme. Ada warga yang terkejut mengetahui keluarganya berada pada desil tertentu. Ada yang merasa kondisi kehidupannya tidak sesuai dengan gambaran desil yang muncul. Ada pula yang membandingkan posisi satu keluarga dengan keluarga lainnya.
Di tengah riuhnya percakapan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Sosial maupun Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan penjelasan bahwa desil tidak boleh dibaca secara sederhana sebagai label “orang miskin” atau “orang kaya”.
Dan di sinilah persoalannya menjadi menarik.
Mengapa sebuah istilah statistik bisa begitu cepat menjadi bahan perdebatan sosial?
Jawabannya mungkin bukan semata-mata karena masyarakat tidak memahami statistik. Bisa jadi, masyarakat sedang berhadapan dengan sesuatu yang jauh lebih penting: angka yang berbicara tentang kehidupan mereka.
Ketika sebuah angka berpotensi menentukan siapa yang mendapatkan bantuan, siapa yang menjadi sasaran program, atau siapa yang dianggap tidak lagi menjadi prioritas, maka angka tersebut bukan lagi sekadar angka.
Ia menyentuh kehidupan nyata.
1.MENGENAL DESIL: APA ITU DAN UNTUK APA?
Secara sederhana, desil adalah pengelompokan keluarga berdasarkan posisi relatif tingkat kesejahteraan ke dalam sepuluh kelompok.
Desil 1 menggambarkan sekitar 10 persen keluarga dengan posisi kesejahteraan relatif paling rendah, sedangkan desil 10 merupakan sekitar 10 persen dengan posisi kesejahteraan relatif paling tinggi. BPS menegaskan bahwa desil merupakan peringkat relatif, bukan ukuran absolut mengenai kemiskinan, pendapatan, atau kekayaan seseorang.
Artinya, seseorang berada di desil 7 bukan berarti otomatis memiliki kekayaan tertentu. Begitu pula seseorang berada di desil 3 tidak berarti seluruh kehidupannya dapat disimpulkan hanya dengan angka tersebut.
Ini penting dipahami.
Sebab dalam kehidupan sehari-hari, kesejahteraan seseorang tidak pernah sesederhana satu angka.
Seorang petani mungkin memiliki rumah dan sebidang tanah, tetapi pendapatannya sangat bergantung pada musim.
Seorang nelayan mungkin memiliki perahu, tetapi pendapatannya tidak selalu stabil.
Seorang pekerja informal mungkin terlihat memiliki aktivitas ekonomi, tetapi tidak mempunyai kepastian pendapatan setiap bulan.
Begitu pula seorang keluarga yang tinggal di rumah sederhana di desa bisa saja memiliki aset produktif, tetapi harus menanggung biaya pendidikan anak, kesehatan orang tua, transportasi, dan berbagai kebutuhan lainnya.
Karena itu, desil harus dibaca sebagai alat untuk melihat posisi relatif sebuah keluarga dalam peta kesejahteraan, bukan sebagai kartu identitas sosial-ekonomi seseorang.
BPS menjelaskan bahwa penentuan desil menggunakan berbagai karakteristik sosial ekonomi secara bersama-sama, antara lain kondisi perumahan, air minum, energi untuk memasak, kepemilikan aset, listrik, komposisi keluarga, pendidikan, pekerjaan, kesehatan dan disabilitas. Metode yang digunakan antara lain pendekatanProxy Means Test (PMT).
2.FAKTA & DATA : APAKAH DESIL SAMA DENGAN KONDISI SEBENARNYA?
Inilah pertanyaan yang paling penting.
Data diperlukan. Tetapi data tidak boleh berhenti sebagai angka.
DTSEN atau Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional memang dirancang untuk menjadi rujukan bersama pemerintah dalam perencanaan, penetapan sasaran, dan evaluasi program. BPS menjadi lembaga yang menyusun dan mengelola DTSEN, sementara kementerian, lembaga dan pemerintah daerah berperan dalam penyediaan serta pemutakhiran data.
Dengan demikian, keberadaan DTSEN merupakan langkah penting.
Indonesia membutuhkan satu basis data sosial ekonomi yang lebih terintegrasi agar program pemerintah tidak berjalan dengan data yang berbeda-beda.
Namun, data yang baik bukan berarti data yang tidak boleh dipertanyakan.
Justru sebaliknya.
Data yang baik harus membuka ruang untuk diperiksa, diverifikasi, diperbarui dan dikoreksi ketika tidak lagi sesuai dengan keadaan masyarakat.
BPS sendiri menegaskan bahwa posisi desil bersifat dinamis dan dapat berubah seiring perubahan kondisi sosial ekonomi keluarga maupun posisi relatif nya dibandingkan keluarga lain. Pemutakhiran juga dilakukan melalui berbagai sumber, termasuk data administrasi, survei, verifikasi lapangan dan mekanisme pembaruan dari masyarakat.
Maka ketika seorang warga berkata: “Kondisi saya tidak seperti yang digambarkan oleh desil saya.”
Pertanyaan yang tepat bukan langsung mengatakan bahwa warga tersebut salah.
Pertanyaan yang lebih sehat adalah:
“Apakah data tentang keluarga tersebut masih menggambarkan kondisi sebenarnya?
Di sinilah pentingnya pemerintah desa, kelurahan, RT/RW, pendamping sosial, pemerintah daerah dan masyarakat untuk memastikan data tidak hanya benar secara administratif, tetapi juga benar secara sosial.
3.KETIMPANGAN : APAKAH DESIL MAMPU MEMBACA KEHIDUPAN MASYARAKAT?
Kegaduhan tentang desil sesungguhnya membuka pembicaraan yang lebih besar tentang ketimpangan.
Sebab kesejahteraan bukan hanya persoalan siapa memiliki lebih banyak uang.
Kesejahteraan juga menyangkut siapa yang memiliki akses lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan layak, transportasi, teknologi, informasi, air bersih, sanitasi, dan kesempatan ekonomi.
Di desa, persoalannya bahkan bisa lebih kompleks.
Dua keluarga dapat memiliki rumah yang hampir sama besar, tetapi kehidupan mereka bisa sangat berbeda.
Keluarga pertama memiliki lahan pertanian produktif.
Keluarga kedua tidak memiliki lahan dan hanya bekerja sebagai buruh tani.
Keduanya mungkin sama-sama memiliki televisi, sepeda motor dan sambungan listrik.
Tetapi kemampuan mereka menghadapi krisis ekonomi tidak sama.
Begitu pula dua keluarga yang sama-sama memiliki kendaraan.
Yang satu menggunakan kendaraan untuk bekerja dan menghasilkan pendapatan.
Yang lainnya memiliki kendaraan tetapi sedang menghadapi beban utang dan biaya pendidikan anak.
Karena itu, membaca kesejahteraan tidak boleh terjebak pada satu simbol kehidupan.
Inilah alasan mengapa penjelasan BPS bahwa desil merupakan posisi relatif menjadi sangat penting.
Desil bukanlah “vonis sosial”.
Desil adalah salah satu instrumen untuk membantu negara membaca populasi secara lebih terstruktur.
Tetapi manusia jauh lebih kompleks daripada klasifikasi statistiknya.
4.SOLUSI & HARAPAN : LALU APA YANG HARUS DILAKUKAN?
Menurut analisis kami, perdebatan tentang desil sebaiknya tidak berhenti pada pertanyaan :
“Saya masuk desil berapa?”
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah:
“Apakah data saya benar dan apakah kebijakan yang lahir dari data tersebut benar-benar menjawab kebutuhan saya?”
Di sinilah kita membutuhkan setidaknya empat langkah.
Pertama, masyarakat harus melek data.
Masyarakat perlu mengetahui bahwa desil bukan label permanen dan bukan pula ukuran tunggal kekayaan.
Jangan sampai angka desil menjadi bahan untuk saling mengejek, membandingkan atau memberi stigma kepada orang lain.
Kedua, pemerintah harus membuka ruang koreksi.
Jika kondisi keluarga berubah atau data tidak sesuai, masyarakat harus memiliki akses yang mudah untuk mengusulkan pembaruan.
BPS menyebutkan bahwa pembaruan dapat dilakukan melalui sejumlah mekanisme resmi, termasuk Cek Bansos, SIKS-NG melalui operator desa/kelurahan, serta kanal Cek DTSEN. Pengajuan pembaruan tidak otomatis mengubah desil, tetapi menjadi bagian dari proses pemutakhiran dan penghitungan kembali.
Ketiga, pemerintah daerah dan desa harus menjadi mata dan telinga negara.
Ini sangat penting.
Sebuah sistem data nasional tidak akan pernah benar-benar kuat apabila tidak memperoleh informasi yang benar dari tingkat paling bawah.
Desa bukan sekadar tempat mengadministrasikan data.
Desa adalah ruang tempat negara dapat melihat kehidupan masyarakat secara langsung.
Di sanalah terlihat siapa yang kehilangan pekerjaan, siapa yang gagal panen, siapa yang anaknya putus sekolah, siapa yang sakit, siapa yang kehilangan sumber penghasilan, siapa yang memiliki aset tetapi tidak produktif, dan siapa yang sebenarnya membutuhkan intervensi pemerintah.
Keempat, desil harus digunakan untuk menghadirkan kebijakan, bukan sekadar klasifikasi.
Tujuan akhir dari data bukanlah membuat masyarakat sibuk mengetahui mereka berada di desil berapa.
Tujuan akhirnya adalah:
apakah keluarga menjadi lebih sejahtera?
Apakah anak-anak mereka dapat bersekolah?
Apakah orang tua memperoleh layanan kesehatan?
Apakah keluarga memiliki pekerjaan?
Apakah petani memiliki akses pasar?
Apakah nelayan memiliki perlindungan?
Apakah perempuan memiliki kesempatan ekonomi?
Apakah masyarakat desa memiliki akses terhadap infrastruktur dan layanan dasar?
Kalau jawabannya belum, maka pekerjaan kita belum selesai.
Pada akhirnya, mungkin kegaduhan tentang desil justru memberikan satu pelajaran penting.
Masyarakat sedang semakin kritis terhadap data yang digunakan untuk menentukan kehidupan mereka.
Itu bukan sesuatu yang harus ditakuti.
Justru harus diapresiasi.
Pemerintah membutuhkan data untuk bekerja.
Masyarakat membutuhkan transparansi untuk percaya. Dan negara membutuhkan keduanya agar kebijakan benar-benar tepat sasaran.
DTSEN merupakan upaya besar untuk membangun satu rujukan sosial ekonomi nasional. BPS mencatat bahwa per 10 Juli 2026, DTSEN Versi 3 mencakup sekitar 290,13 juta individu dan 95,98 juta keluarga, dan data tersebut terus dimutakhirkan.
Tetapi angka sebesar itu pada akhirnya tetap terdiri atas manusia.
Ada petani.
Ada nelayan.
Ada buruh.
Ada pedagang kecil.
Ada pekerja informal.
Ada keluarga muda.
Ada lansia.
Ada anak-anak.
Ada masyarakat desa yang kehidupannya berubah dari musim ke musim.
Karena itu, di balik setiap desil ada kehidupan yang nyata.
Jangan sampai kita hanya sibuk memperdebatkan apakah seseorang berada di desil 3, 5, 7, 9 atau 10.
Yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa tidak ada keluarga yang tertinggal dari perhatian negara hanya karena realitas kehidupannya tidak terbaca dengan baik oleh data.
Sebab pada akhirnya, keberhasilan sebuah sistem kesejahteraan bukan diukur dari seberapa rapi masyarakat diklasifikasikan.
Keberhasilannya diukur dari seberapa banyak kehidupan manusia yang benar-benar menjadi lebih baik.
Dan mungkin, itulah pertanyaan terbesar di balik kegaduhan desil hari ini:
Bukan sekadar “Saya masuk desil berapa?”
Tetapi “Setelah negara mengetahui posisi saya, apa yang akan dilakukan negara untuk membuat kehidupan saya lebih baik?”
Nantikan ulasan dalam serial 4 episode, masing-masing membedah satu pertanyaan secara lebih dalam, terutama dengan contoh konkret kehidupan masyarakat di Jeneponto dan Sulawesi Selatan
Turateanews.com
Akurat • Inspiratif • Mencerahkan.
